Tolak Perpanjang Kontrak Karya Freeport Di Indonesia

UNISLA Veteran -  Puluhan mahasiswa PMII UNISLA Veteran adakan aksi turun jalan dengan membawa beberapa rekomendasi-rekomendasi dan dukungan sepenuhnya terkait Penolakan Perpanjang Kontrak Karya Freeport di Papua, Selasa (01/12/2015) di deppan Gedung Dewan Perwakilan Rakrat Daerah (DPRD) Lamongan pagi ini.

Korlap aksi (M. Mahsuli KH) menilai bahwa keuntungan PT. Freeport di Papua per hari mencapai Rp 114 miliar. Artinya, dalam sebulan Freeport bisa mendapatkan keuntungan sebesar 589 juta dollar AS atau Rp 3,534 triliun.

Namun, di balik keuntungan yang spektakuler itu, rakyat Indonesia justru tidak mendapat manfaat apapun. Rakyat kita di Papua sana, yang notabene berada di sekitar pertambangan Freeport, juga tidak mendapat efek keuntungan yang menetes. Sebagian besar rakyat Papua masih hidup dalam kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan tetap melekat pada rakyat Papua. Cerita tentang kelaparan juga tak henti-hentinya berhembus di Papua.

Ironisnya, bukannya merasakan efek keuntungan yang menetes, rakyat Papua justru merasakan efek politik dan sosial akibat nafsu serakah Freeport untuk mengamankan dan melanggengkan eksploitasinya di bumi Papua. Praktek kekerasan dan pelanggaran HAM sangat massif dilakukan oleh militer Indonesia, yang notabene jadi pasukan pengawal Freeport, di tanah Papua. Tak hanya itu, rakyat Papua juga merasak dampak kerusakan ekologis yang sifatnya jangka-panjang.

Kontribusi Freeport untuk penerimaan negara juga nyaris tidak ada. Pemerintah Indonesia hanya menerima royalti emas 1% dan royalti tembaga sebesar 1,5-3,5%. Sudah begitu, Freeport juga sering membandel untuk membayar dividen kepada pemerintah Indonesia. Padahal, pemerintah Indonesia punya saham sebesar 9,36 persen. Pada tahun 2012, Freeport mestinya menyetor Rp 1,5 Triliun, tetapi yang dibayarkan baru Rp 350 miliar.

Karena itu sebagai jalan memulihkan martabat dan kedaulatan bangsa kita harus rakyat sendiri yang bertindak. Rakyat Indinesia yang notabene pemilik sah kekayaan alam negeri ini, harus membangun gerakan massauntuk mengambil alih PT. Freeport.

Dengan beberapa rekomendasi kami sepenuhnya mendukung bahwa :

1. Ubah UU terkait Freeport.

2. Pembentukan Panwas Freeport dan penanganan B3.

3. Pertahankn SDA Indonesia.

4. Ajukan Term terkait Kontrak Karya.

5. Ambil alih Freeport untuk memulihkan kedaulatan Bangsa.

(PK PMII UNISLA Veteran)